Jakarta, Gatra.com - Aksi massa yang menamai dirinya sebagai Aktivis Lintas Generasi Tegak Lurus Reformasi menggelar ziarah ke makam korban tragedi Trisakti 1998 di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Kamis (1/2).

Wakil Ketua Umum DPP Hanura, Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa aksi ini diikuti tak kurang dari 2000 aktivis dari berbagai generasi mulai dari aktivis 98, 80-90 hingga para aktivis 78. Selain itu, aksi ini juga diikuti oleh para aktivis mahasiswa aktif Universitas Trisakti.

“Perjuangan reformasi belum tuntas. Perjuangan yang melahirkan kawan-kawan kita yang menjadi martir perjuangan demokrasi, perjuangan reformasi. Ini belum dibayar oleh negara sebagai tanggung jawab sejarah, tanggung jawab konstitusi untuk menyeret dalang dan melakukan kejahatan ini.” jelasnya.

Benny tak segan menyebut sosok calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto layak diseret ke ranah hukum sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 1998 silam.

“Prabowo misalnya sudah jelas dinyatakan dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira, melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan dan penculikan dengan memerintahkan Satgas Merpati dan dan Tim Mawar. Sudah jelas.Rekomendasi DPR sudah dilahirkan, rekomendasi Komnas HAM sudah dikeluarkan,” tegas Benny.

Lebih lanjut, Benny menegaskan bahwa para aktivis tidak ingin pelaku kejahatan HAM tidak diadili dan malah bisa dengan leluasa mengikuti kontestasi pesta demokrasi lima tahunan berkali-kali.

“Kita tidak ingin itu dan kita memberikan pesan pada rakyat jangan pernah bangsa ini memilih pemimpin yang dikenal sebagai pelaku kejahatan hak asasi manusia,” kata Benny.

“Ini menjadi ancaman serius bagi demokrasi, ancaman serius bagi HAM, ancaman serius bagi pandangan dunia internasional kepada negara kita. Sehingga tugas kita selain menuntut proses hukum pengadilan HAM kepada Prabowo Subianto termasuk Wiranto,” lanjutnya.

Benny pun menyebut para Jenderal di kubu paslon nomor urut 02 sebagai jenderal keblinger yang dahulu seharusnya mengadili Prabowo, namun kini berkumpul menyokong pencapresannya.

“Mereka berkumpul dalam satu muara itu yang saya katakan jendral-jendral keblinger yang dulu menghakimi Prabowo, di sana ada Susilo Bambang Yudhoyono, di sana ada Agum Gumelar, di sana ada Wiranto, justru mereka bukan menjadi negarawan, bukan menjadi pemimpin bangsa. Mereka malah ikut jadi penghianat Reformasi,” ujar Benny.

Sementara itu, Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) DPD DKI, Jimmy Fajar menegaskan bahwa aktivis 98 tetap berdiri mengawal dan menegakkan demokrasi dan cita-cita reformasi.

“Rakyat mengetahui sejarah siapa dia sebenarnya, Prabowo. Dalam hal ini sudah berulang kali, sudah kita sama-sama tahu rekam sejarahnya tapi kenapa masih difasilitasi, masih tetap dibiarkan. Artinya apa? Di sini terjadi yang namanya manipulasi demokrasi. Demokrasi itu bukan memberi orang-orang yang selama itu berlumuran darah,” ucap Jimmy.

“Kenapa harus dipaksakan? Dan orang yang memaksakan itu adalah orang yang dulu juga kita bela, orang yang dulu kita perjuangkan mati-matian tapi kenapa justru dia membela orang-orang yang berdarah?” tambahnya.